Rabu, 07 November 2012

USAHA-USAHA PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN KOPERASI DI TENGAH PERSAINGAN GLOBAL (STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG)

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 11 No. 2, Juni 2012

USAHA-USAHA PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN KOPERASI DI TENGAH PERSAINGAN GLOBAL
(STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG)
 Henny Purwanti
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK 
Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang niscaya sebagai wadah yang paling tepat untuk pengembangan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat yang pada umumnya mengandalkan usaha kecil menengah sebagai basisnya, sulit diharapkan  untuk keluar sebagai pemenang dalam persaingan global yang demikian bebas dan kompetitif, kecuali jika pelaku usaha perkoperasian didorong untuk memiliki daya kreasi, inovasi, dan produktivitas yang tinggi memalui pengembangan kemandirian yang dilakukan secara bertahap, terus-menerus, dan terpadu.
Kata Kunci: Koperasi, Pengembangan Kemandirian, Persaingan Global

Selengkapnya versi pdf klik di:

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA DALAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 10 No. 2, Juni 2011

UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA DALAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER

Henny Purwanti
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK 
Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari pelaksanaan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Dalam hal ini  termasuk pemenuhan hak-hak pria untuk mendapatkan informasi dan akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima dan menjadi pilihannya. Serta metode pengaturan kelahiran lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan nilai sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga membantu masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi pria melalui pengelola dan pelaksana program di lapangan, sebagai langkah-langkah operasional yang harus dilakukan, sehingga dapat diharapkan akses informasi bagi pria/suami dalam ber KB, dengan harapan setiap keluarga dapat menuju Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, serta mewujudkan kesetaraan gender. 
Kata Kunci: Partisipasi Pria, KB dan Kesehatan Reproduksi,  Kesetaraan Gender.

Selengkapnya versi pdf klik di: 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

USAHA PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN LUMAJANG

Jurnal hukum ARGUMENTUM, Vol. 10 No. 1, Desember 2010

USAHA PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN LUMAJANG

Henny Purwanti dan Misnarti
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang -

ABSTRAK
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sektor informal yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membina serta melindunginya. Pembinaan PKL akan meningkatkan penggalian dana dalam rangka penerimaan daerah sekaligus mengembangkan kekuatan ekonomi  rakyat kecil. Selain pembinaan, pemerintah daerah juga melakukan penertiban yang acapkali terjadi kekerasan di dalamnya. Dalam kenyataannya, Pemkab Lumajang tidak konsisten dalam penegakan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan PKL di Kab. Lumajang.
Kata Kunci: Penertiban, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima.

Selengkapnya dalam versi pdf klik di: 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

MEMBANGUN BISNIS BERSKALA KECIL YANG BERETIKA (Perspektif Hukum Bisnis dan Etika)

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 9 No. 2, Juni 2010

MEMBANGUN BISNIS BERSKALA KECIL YANG BERETIKA
(Perspektif Hukum Bisnis dan Etika)
Oleh: Henny Purwanti

ABSTRAK
Membangun bisnis – termasuk bisinis berskala kecil – yang sukses harus didukung dengan budaya kinerja organisasi yang beretika. Sebab, budaya organisasi yang mendukung kinerja yang beretika merupakan kunci untuk mencapai perilaku beretika di antara karyawan perusahaan tentang bagaimana mereka berperilaku. Oleh karena itu, setiap perusahaan berskala kecilpun seharusnya mengembangkan kode etik dan mempromosikan tingkah laku beretika di seluruh komunitas ekonominya.
Kata kunci: Membangun Bisnis Berskala Kecil, Budaya Organisasi, Etika.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

PENGUATAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN MELALUI KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA MENGHINDARI TINDAKAN ABORSI

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 9 No. 1, Desember 2009

PENGUATAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN MELALUI KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA MENGHINDARI TINDAKAN ABORSI
 Oleh: Henny Purwanti

ABSTRAK 
Upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak reproduksi bagi masyarakat yaitu dengan mencerminkan salah satu misi Program Keluarga Berencana Nasional, adalah dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sejak dimulainya proses pembuahan  dalam kandungan sampai usia lanjut. Hak-hak reproduksi ini dipandang penting artinya bagi setiap individu demi terwujudnya kesehatan individu  secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani sesuai norma-norma hidup sehat. 
Kata Kunci: Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Keluarga Berencana, Tindakan Aborsi.

Selengkapnya dalam versi pdf klik di:  http://www.ziddu.com/download/20818101/ATANHAKREPRODUKSIPEREMPUANMELALUIKELUARGABERENCANA.pdf.html

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA (STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG)

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 8 No. 2, Juni 2009

PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA (STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG)
Oleh: Henny Purwanti

ABSTRAK 
Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan upaya pelaksanaan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, penciptaan keserasian antar generasi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pembangunan keluarga berencana merupakan upaya yang bertumpu pada kekuatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau cara positif terhadap upaya yang direncanakan.
Kata Kunci: Pengendalian Kependudukan, Pembangunan   Keluarga Berencana, sumber daya alam.


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

RISIKO INVESTOR DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP APBN

Jurnal Hukum ARGUMENTUM, Vol. 5 No. 1, Desember 2005

RISIKO INVESTOR DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP APBN
Oleh: Henny Purwanti

ABSTRAK
Sebagaimana diketahui resesi ekonomi dunia telah mengakibatkan menurunnya nilai ekspor non migas  tahun-tahun terakhir ini. Berbagai langkah kebijaksanaan telah dilaksanakan Pemerintah dalam rangka memperkecil pengaruh resesi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia dan khususnya diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber di luar minyak, terutama dari penerimaan pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaannya penerimaan pajak langsung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijaksanaan ekonomi umumnya serta kebijaksanaan pajak  pada khususnya. Sehingga muncul berbagai resiko yang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, tetapi dalam perekonomian selalu berkaitan dengan alternatif kegiatan harus diambil yang paling baik dan dianggap menguntungkan bagi masyarakat, sebagai individu, investor sebagai pelaku bisnis maupun pemerintah sebagai pengatur serta pemegang kekuasaan perekonomian bangsa dan negara.

Selengkapnya dalam versi pdf klik di: 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)